nama : fani sara maulida
kelas : 1eb21
npm : 23214914
I . SISTEM EKONOMI INDONESIA
1.
Pengertian
system
Sistem berasal dari kata “systÄ“ma” (dalam Bahasa Yunani) yang
mengandung arti “keseluruhan dari bermacam-macam bagian “. Pengertian sistem
menurut beberapa ahli :
- L. James Havery
“Menurut dia sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.“
- C.W. Churchman.
“Menurutnya sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan.
- L. James Havery
“Menurut dia sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.“
- C.W. Churchman.
“Menurutnya sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan.
2.
Sistem ekonomi dan politik
Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah sistem yang
mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat
kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
Sistem ekonomi:
·
Subyek/obyek:
manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek)
·
Perangkat
kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme
hubungan
·
Tatanan: hukum dan
peraturan perekonomian
Sheridan (1998),
economic system refers to the way people perform economic activities in their
search for personal happiness.
Sanusi (2000)
sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah
lembaga/pranata (ekonomi, sosial dan ide) yang saling mempengaruhi yang
ditujukan ke arah pemecahan masalah pokok setiap perekonomian... produksi,
distribusi, konsumsi.
Sanusi (2000),
perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri:
a) Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang
dibutuhkan
b) Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
c) Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi
d) Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab
manajer
e) Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
f) Pengaturan motivasi usaha
g) Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
h) Penentuan pertumbuhan ekonomi
i) Pengendalian stabilitas ekonomi
j) Pengambilan keputusan
k) Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan
Benang merah
hubungan sistem ekonomi dan sistem politik
|
KUTUB A
|
KONTEKS
|
KUTUB Z
|
|
Liberalisme
|
Ideoligi politik
|
Komunisme (menghapus hak perorangan)
|
|
Demokrasi
|
Rejim pemerintahan
|
Otokrasi atau
otoriter (kekuasaan tak terbatas)
|
|
Egaliterisme (Berderajad sama)
|
Penyelenggaraan kenegaraan
|
Etatitsme (Lebih mementingkan negara)
|
|
Desentralisme
|
Struktur birokrasi
|
Sentralisme
|
|
Kapitalisme
|
Ideologi ekonomi
|
Sosialisme
|
|
Mekanisme pasar
|
Pengelolaan ekonomi
|
Perencanaan terpusat
|
Perbedaan sistem
ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:
·
Sistem kepemilikan
sumber daya atau faktor-faktor produksi
·
Keleluasaan
masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja
·
Kadar peranan
pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan
perekonomian pada umumnya
3.
Kapitalisme dan Sosialisme
Sistem Ekonomi yang
esktrim:
(a) Sistem ekonomi
kapitalis
·
Pengakuan terhadap
kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
·
Kompetisi antar
individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk
mengejar keuntungan
·
Tidak batasan bagi
individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya
·
Campur tangan
pemerintah sangat minim
·
Mekanisme pasar
akan menyelesaikan persoalan ekonomi
·
USA
(b) Sistem ekonomi
sosialis
·
Kepemilikan oleh
negara terhadap sumber ekonomi
·
Penekanan terhadap
kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
·
Imbalan yang
diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
·
Campur tangan
pemerintah sangat tinggi
·
Persoalan ekonomi
harus dikendalikan oleh pemerintah pusat
·
USSR
(c) Sistem ekonomi
campuran
·
Kepemilikan oleh
individu terhadap sumber ekonomi diakui negara
·
Kompetisi antar
individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk
mengejar keuntungan
·
Imbalan yang
diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
·
Campur tangan
pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh
seluruh masyarakat (listrik dan air)
4.
Persaingan terkendali
Berdasarkan
sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat
alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistik.
Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi; kecuali
untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi indonesia bukan kapitalisme dan bukan
pula sosialisme.
Sehubungan
dengan persaingan antarbadan-usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu
perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari
persaingan tak sehat dalam pasar barang tententu yang sudah jenuh, pemerintah
mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha.
Jadi pada
kesimpulannya, bahwa iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di
indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang
terencana-terkendali.
5.
Kadar
kapitalisme dan sosialisme
Unsur-unsur kapitalisme
dan sosialisme terkandung dalam pengorganisasian ekonomi indonesia. Seseorang
bisa melihat dari dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan
faktual-struktural, yakni setelah menelaah peranan pemerintah atau negara dalam
struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah, dengan menelusuri
bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.
Untuk
mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan
faktual-struktural, dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian yang
berumuskan Y = C + I + G + (X – M). Dalam formula ini berarti produk atau
pendapatan nasional dirinci menurut penggunaan atau sektor pelakunya. Kesamaan
ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan
pengeluaran.
Dengan
pendekatan dapat dipelajari, betapa bangsa atau masyarakat kita tidak pernah
dapat menerima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme
ataupun sangat bisa ke sosialisme.
SOAL
:
- Menurut
sanusi(2000) perbedaan
antar sistem ekonomi dilihat dari ciri,kecuali...
a. Pengambilan keputusan c.
Pengambilan stabilitas ekonomi
b. Pengaturan motivasi usaha d.
Hukum dan peraturan ekonomi *
- Dibawah ini yang termasuk dalam sistem ekonomi
kapitalis adalah....
a. Campur tangan pemerintah sangat minim*
b.
Kepemilikan oleh
negara terhadap sumber ekonomi
c. Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui
negara
d.
USSR
- Sistem
ekonomi ekstrim terdiri dari sistem …
a. Sitem
ekonomi kapitalis c. Sistem
ekonomi campuran
b. Sistem
ekonomi sosialis d.
Semuanya benar*
- Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau
dari beberapa sudut,kecuali..
a.
Sistem kepemilikan
sumber daya atau faktor-faktor produksi
b.
Keleluasaan
masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja
c.
Kadar peranan
pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan
perekonomian pada umumnya
d.
lembaga ekonomi
formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan*
- Menurut
Dumairy sistem ekonomi adalah ...
a.
prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian
komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk
berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah
ditentukan
b. sistem
yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat
kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. *
c.
seperangkat bagian-bagian
yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan.
d.
economic system
refers to the way people perform economic activities in their search for personal
happiness.
II . SEJARAH EKONOMI INDONESIA
1.
Sejarah
prakolonialisme
Pada masa sebelum kekuatan Eropa
Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia
Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara yang
sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang
dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran, kadang hidup berdampingan
dengan damai sementara di lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama
lain. Nusantara yang luas tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meskipun
demikian, jaringan perdagangan terpadu telah berkembang di wilayah ini
terhitung sejak awal permulaan sejarah Asia. Terhubung ke jaringan perdagangan
merupakan aset penting bagi sebuah kerajaan untuk mendapatkan kekayaan dan
komoditas, yang diperlukan untuk menjadi kekuatan besar. Tapi semakin menjadi
global jaringan perdagangan ini di nusantara, semakin banyak pengaruh asing
berhasil masuk; suatu perkembangan yang akhirnya akan mengarah pada kondisi penjajahan.
Keberadaan sumber-sumber
tertulis adalah yang memisahkan masa sejarah dari masa prasejarah. Karena
sedikitnya sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500
Masehi, sejarah Indonesia dimulai agak terlambat. Diduga sebagian besar tulisan
dibuat pada bahan yang mudah rusak dan - ditambah dengan iklim tropis lembab
dan standar teknik konservasi yang berkualitas rendah pada saat itu - ini
berarti bahwa sejarawan harus bergantung pada inskripsi/prasasti di atas batu
dan studi sisa-sisa candi kuno untuk menelusuri sejarah paling terdahulu
nusantara. Kedua pendekatan ini memberikan informasi mengenai struktur politik
tua karena baik sastra maupun pembangunan candi adalah contoh budaya tinggi yang diperuntukkan bagi elit penguasa.
Sejarah Indonesia memiliki ciri
sangat khas, yaitu umumnya berpusat di bagian barat Nusantara (khususnya di
pulau Sumatera dan Jawa). Karena sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki
sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah (terletak
jauh dari jalur perdagangan utama), hal itu menyebabkan sedikitnya kegiatan
politik; suatu situasi yang berlanjut hingga hari ini.
2.
System
monopoli VOC
Pada
masa penjajahan Indonesia menerapkan system perekonomian monopoli, dimna setiap
kegiatan perekonomian dijalankan sesuai penguasa perdagangan saat itu. VOC
adalah lembaga yang menguasai perdagangan Indonesia saat itu. Mereka menerapkan
peraturan dan strategi agar mereka tetap menguasai perekonomian Indonesia.
Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti(kewajiban menyerahkan hasil
bumi pada VOC). Disamping itu VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap
tinggi. Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang
sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera hindia.
Pada
tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal mengeksplorasi kekayaan Hindia
Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain
disebabkan oleh :
a. Peperangan
yang terus menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar terutama perang
Diponegoro
b. Penggunaan
tentara sewaan membutuhkan biaya besar.
3. System tanam paksa
Berdasarkan Konvensi London tahun 1814, pemerintah Belanda
berkuasa kembali atas wilayah Indonesia meskipun kondisi ekonomi negara Belanda
masih sangat lemah karena kas keuangannya dalam keadaan kosong. Lemahnya
perekonomian pemerintah Belanda pada saat itu disebabkan oleh banyaknya utang
negara Belanda terhadap luar negeri dan besarnya pengeluaran biaya perang di
Eropa maupun di beberapa daerah Indonesia.
Berbagai upaya pun telah dilakukan pemerintah Belanda untuk
menutup kekosongan kas keuangan negara, satu di antaranya adalah dengan
menerapkan aturan Tanam Paksa (Cultuurstelsel) di Indonesia. Istilah
tanam paksa berasal dari Bahasa Belanda, yaitu Cultuurstelsel (sistem
penanaman atau aturan tanam paksa). Pencetus ide tanam paksa dan sekaligus
pelaksana aturan tanam paksa di Indonesia adalah Johannes Van Den Bosch yang
kemudian diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Pelaksanaan Aturan Tanam Paksa
Pelaksanaan aturan tanam paksa sudah
dimulai pada tahun 1830 dan mencapai puncak perkembangannya hingga tahun 1850,
yaitu ditandai dengan hasil tanam paksa mampu mencapai jumlah tertinggi. Dengan
demikian, keuntungan tinggi dapat diperoleh pemerintah Belanda dari pelaksanaan
aturan tanam paksa.
Tekanan-tekanan yang dilakukan
pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia dalam upaya mencari
keuntungan dari pelaksanaan aturan tanam paksa tersebut mulai menurun akibat
adanya berbagai kritikan tajam terhadap pemerintah Belanda yang dipandang
sangat keji dan tidak berperikemanusiaan.
Pada tahun 1860, sistem tanam paksa
yang diberlakukan untuk menanam lada dihapuskan dan pada tahun 1865 menyusul
dihapuskan untuk menanam nila dan teh. Berlanjut hingga tahun 1870, hampir
semua jenis tanaman yang ditanam untuk tanam paksa dihapuskan, kecuali tanaman
kopi. Akhirnya, pada tahun 1917, tanaman kopi yang diwajibkan untuk ditanam
bagi rakyat di daerah Priangan juga dihapuskan.
4. System ekonomi kapitalis liberal
Sistem ekonomi
liberal kapitalis adalah sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan
faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta.
Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.
Sistem
perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang
memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan
perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan
lain sebagainya.
Dalam
perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri
sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk
memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk
memenangkan persaingan bebas.
- Era pendudukan Jepang
Sejarah Masa Penjajahan Jepang di Indonesia ( Masuk dan
Tanggapan Tokoh Nasionalis) - Adanya
rencana Jepang untuk membentuk negara Asia Timur Raya menyebabkan Jepang
terlibat dalam Perang Pasifik. Dalam waktu yang relatif singkat, Jepang telah
berhasil menguasai kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Adanya
masa Pendudukan Jepang di Indonesia mengakibatkan kesengsaraan rakyat, baik
secara lahir maupun batin. Hal itu disebabkanJepang mengadakan eksploitasi baik
di bidang ekonomi maupun sosial. Di balik segi negatif, masa Pendudukan Jepang
juga ada segi positifnya, yakni adanya penggunaan bahasa Indonesia dan latihan
kemiliteran yang dijalankan.
- Cita-cita ekonomi merdeka
Pembangunan ekonomi indonesia seudah
kemerdekaan, haruslah didasarkan pada cita-cita awal kemerdekaan. Sudah tentu
nantinya industrialisasi memegang peranan dalam membawa perubahan masyarakat
pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih teratur dengan menggunakan hasil
teknik modern.
Menurut Muh. Hatta,
ada tiga soal yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian Indonesia yang
harus dihadapi yaitu:
- Soal ideologi:
bagaimanamengadakan susunan ekonomi yangs esuai dengan cita-cita tolong
menolong.
- Soal praktik:
politik perekonomian apa yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera
di masa yang akan datang.
- Soal koordinasi:
bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan
itu sejalan dan berhubungan dengan pembangunan di seluruh dunia.
Dalam pada itu, sistem ekonomi
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, jelas menolak sistem
ekonomi liberalisme-kapitalisme dan etatisme. Selama masa kolonialisme (350
tahun) susunan perekonomian Indonesia telah hancur oleh penerapan sistem
ekonomi liberalisme-kapitalisme Belanda. Masyarakat Indonesia mengalami depresi
mental yangs angat parah dan secara ekonomi sangat lemah. Untuk bangkit dari
rasa rendah diri, kesulitan, dan ketakutan, maka pemerintah mempunyai tanggung
jawab besar dalam mengangkat moral dan semangat rakyat agar mampu melaksanakan
pembangunan. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui perubahan sistem dan
struktur ekonomi yang kapitalistik-liberalistik (dualistik) menjadi sistem
ekonomi yang demokratis (kekeluargaan). Hal ini sangat jauh berbeda dengan
sistem sosial kemasyarakatn negara-negara barat yang individualistik
- Ekonomi Indonesia setiap periode pemerintahan :
·
Orde lama
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi yang dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi yang dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied
Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang
NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah
RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia)
sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang
yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh
Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri
RI
·
Orde baru
Pada awal orde
baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama.
Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan
keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi
mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per
tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri.
·
Reformasi
Pemerintahan
presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan
manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya
diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan
presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk
menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi
yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi,
dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang
menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya
digantikan oleh presiden Megawati.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama
presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain
menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak
dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
SOAL :
- Sejarah
Indonesia memiliki ciri sangat khas, yaitu umumnya berpusat di bagian
barat Nusantara, khususnya di daerah
- Jawa dan
papua c.
Sumatera dan jawa *
- Sumatera
dan lampung d. Kalimantan
dan papua
- Pada tahun berapa VOC dibubarkan…
a.
1978 c.
1890
b.
1795* d. 1670
- Istilah tanam paksa berasa dari bahasa …
a.
Inggris c. portugis
b.
India d. belanda*
- Pelaksanaan aturan tanam paksa sudah dimulai pada tahun
… dan mencapai puncak perkembangannya hingga tahun ….
a.
1830 dan 1850 * c. 1840 dan 1860
b.
1820 dan 1840 d. 1860 dan 1880
- Menurut Muh. Hatta, ada tiga soal yang berkaitan dengan pembangunan
perekonomian Indonesia yang harus dihadapi yaitu…
a.
Soal praktik c. Soal koordinasi
b.
Soal ideology d. semua benar*
III. PENGELOLAHAN SUMBER DAYA ALAM
INDONESIA
- Masalah sumber daya alam
Besarnya
jumlah penduduk Indonesia dari sensus ke sensus terus meningkat,sedangkan daya
dukung alam (kekayaan alam)yang tersedia tidak pernah bertambah,sehingga makin
lama makin menipis. Penipisan sumberdaya alam juga berdampak pada makin
menyempitnya lahan, baik lahan pertanian, maupun lahan permukiman. Hal ini
berdampak pada makin tingginya angka kepadatan penduduk.
- Kebijakan
sumber daya alam
Arah Kebijakan Bidang
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dalam GHBN 1999 – 2004
a. Mengelola
sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
b. Meningkatkan
pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan
konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan
c. Menerapkan
indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam
pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan
yang tidak dapat balik.
Arah
kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam TAP MPR No.
IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam :
·
Memperhatikan sifat dan
karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya
meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
·
Menyelesaikan
konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus
dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin
terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip
sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
·
Menyusun strategi
pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan
memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.
Parameter Kebijakan PSDA bagi Pembangunan Berkelanjutan
·
Reformasi pengelolaan
sumber daya alam sebagai prasyarat bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan
dapat dinilai dengan baik apabila terumuskan parameter yang memadai. Secara
implementatif, parameter yang dapat dirumuskan diantaranya:
·
1. Desentralisasi
dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti
prinsip dan pendekatan ekosistem, bukan administratif.
·
2. Kontrol
sosial masyarakat dengan melalui pengembangan transparansi proses pengambilan
keputusan dan peran serta masyarakat .
·
3. Pendekatan
utuh menyeluruh atau komprehensif dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
- Dominasi Sumber Daya Alam di Indonesia
Dominasi perusahaan
asing di Indonesia
Dominasi pihak asing
kini semakin meluas dan menyebar pada sektor-sektor strategis perekonomian.
Pemerintah disarankan menata ulang strategi pembangunan ekonomi agar hasilnya
lebih merata dirasakan rakyat dan berdaya saing tinggi menghadapi persaingan
global.
Per Maret 2011 pihak
asing telah menguasai 50,6 persen aset perbankan nasional. Dengan demikian,
sekitar Rp 1.551 triliun dari total aset perbankan Rp 3.065 triliun dikuasai
asing. Secara perlahan porsi kepemilikan asing terus bertambah. Per Juni 2008
kepemilikan asing baru mencapai 47,02 persen.
Hal itu tak terlepas
dari aturan pemerintah yang sangat liberal, memungkinkan pihak asing memiliki
sampai 99 persen saham perbankan dan 80 persen saham perusahaan asuransi.
Pasar modal juga
demikian. Total kepemilikan INVESTOR
asing 60-70 persen dari
semua saham perusahaan yang dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek.
Pada badan usaha milik
negara (BUMN) pun demikian. Dari semua BUMN yang telah diprivatisasi,
kepemilikan asing sudah mencapai 60 persen.
SOAL:
- Dibawah ini yang bukan dari Parameter yang dapat dirumuskan adalah…
- Desentralisasi dalam
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Kontrol sosial masyarakat
dengan melalui pengembangan transparansi
- Menyusun strategi pemanfaatan
sumber daya alam*
- Pendekatan utuh menyeluruh atau
komprehensif
- Arah
Kebijakan Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dalam
GHBN 1999 – 2004 yaitu …
a. Menerapkan indikator-indikator yang
memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya
alam*
b. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari
berbagai jenis sumber daya alam
c. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan
sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus
d. Pendekatan utuh menyeluruh atau komprehensif
dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Apa saja yang termasuk dalam
masalah sumber daya alam …
a. Menyempitnya lahan pertanian c. rusaknya hutan
b. Menyempitnya lahan pemukiman d. semua benar *
- Per Maret 2011 pihak asing
telah menguasai ….. persen aset perbankan nasional
a. 50,8 c.
50,7
b. 50,6 * d.
50,9
- Per Juni 2008 kepemilikan asing
baru mencapai ….. persen.
a.
47,02* c. 47,04
b.
47,03 d. 47,05
IV. PDB ( PRODUK DOMESTIK BRUTO )
PERTUMBUHAN &PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
1. PDB
Gross Domestic
Product (GDP) atau produk
domestik bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa
akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam
jangka waktu setahun.
GDP tidak mempertimbangkan kebangsaan
perusahaan atau warga negara yang menghasilkan barang atau jasa negara
tersebut. GDP dihitung berdasarkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh
warga negara yang berdomisili di negara tersebut, baik pribumi
maupun warga negara asing.
Nilai GDP dapat dihitung
dengan menggunakan harga yang berlaku atau harga dasar yang konstan. GDP
nominal mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan harga yang berlaku di pasar
pada tahun tersebut. Sedangkan GDP riil mengukur nilai barang dan jasa akhir
dengan menggunakan harga yang tetap.
GDP yang dihitung
berdasarkan pengeluaran terdiri dari empat komponen utama yaitu konsumsi
dinotasikan C, investasi dinotasikan I, pembelian oleh pemerintah dinotasikan
G, dan total bersih ekspor atau ekspor neto dinotasikan dengan X – M. Notasi X
untuk ekspor dan M untuk impor. Ekspor neto (X – M) menunjukkan selisih antara
nilai ekspor dan impor. Bentuk aljabar dari GDP dapat ditulis sebagai berikut:
Y = C + I + G + (X –
M)
Y = GDP
Pembelian pemerintah adalah nilai barang dan
jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat dan daerah. Contoh pembelian pemerintah
adalah pembelian peralatan militer, pembangunan sarana umum, jalan, gaji
pegawai dan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah
dipengaruhi oleh pendapatan pemerintah dari pajak dan pendapatan bukan pajak,
seperti perusahaan milik pemerintah. Jika pengeluaran pemerintah turun, maka
GDP cenderung turun. Hal ini menjelaskan bahwa jika pendapatan pemerintah naik
dan pembelian juga naik maka nilai GDP akan naik.
Karena salah satu pendapatan pemerintah adalah
pajak, dan jika pendapatan dari pajak naik, kemudian pemerintah
membelanjakan pandapatan dari pajak ini, maka naiknya pajak akan cenderung
meningkatkam GDP.
Ekspor neto yang dinotasikan dengan (X – M)
adalah neraca perdagangan yang menunjukkan penerimaan bersih dari transaksi
internasional. Perubahan arah neraca perdagangan akan mempengaruhi perubahan
GDP. Nilai impor lebih besar daripada ekspor menyebabkan neraca perdagangan
menjadi defisit. Artinya nilai ekspor neto adalah negatif. Defisit neraca
perdagangan cenderung menurunkan nilai GDP. Hal menjelaskan bahwa untuk dapat
meningkatkan GDP dapat dilakukan dengan peningkatan ekspor dan penurunan impor.
- Pertumbuhan
dan perubahan struktur ekonomi
Pertumbuhan ekonomi
ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang.
Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan
pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan
kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan.
Pertumbuhan ekonomi
bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat (AD) dan pertumbuhan
penawaran agregat (AS). Dari sisi AD, peningkatan AD di dalam ekonomi bisa
terjadi karena ON, yang terdiri atas permintaan masyarakat (konsumen),
perusahaan dan pemerintah meningkat.
Pertumbuhan ekonomi
dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan
pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus
disertai dengan program pembangunan social
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia
Struktur perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam
perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam
sektor primer, sekunder dan tersier.
Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya
perubahan struktur ekonomi antara lain :
1. Produktivitas
tenaga kerja per sektor secara keseluruhan
2. Adanya
modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang
setengah jadi dan barang jadi.
3. Kreativitas
dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar
produk/jasa yang dihasilkannya.
4. Kebijakan
pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi
unggulan
5. Ketersediaan
infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa
serta mendukung proses produksi.
6. Kegairahan
masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus
7. Adanya
pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah
8. Terbukanya
perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor
- Pertumbuhan
ekonomi selama orde baru hingga saat ini
Pelita II (1 April 1974-31
Maret 1979)
Sasaran yang
hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan,sarana dan
prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II
berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun.
Perbaikandalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi.
Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.
Pelita II telah
menunjukkan adanya peningkatan dari Pelita I, walupun belum terlihatsecara
signifikan. perkembangan ekonomi berada pada tahap transisi, yakni dari
tahapmasyarakat tradisional menuju tahap persyaratan untuk lepas landas
Pelita III (1
April 1979-31 Maret 1984)
Pelita III lebih
menekankan pada Trilogi Pembangunan. Asas-asas pemerataan dituangkan dalam
berbagai langkah kegiatan pemerataan, seperti pemerataan pembagian
kerja,kesempatasn kerja, memperoleh keadilan, pemenuhan kebutuhan sandang,
pangan, dan perumahan,dll.Pada Pelita III ini, masyarakat sedang mencoba
menjajaki tahap pra-lepas landas,walaupun belum sepenuhnya berada pada tahap
perkembangan tersebut.4.
Pelita IV (1
April 1984 – 31 Maret 1989)
Pada Pelita IV
lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri.
Hasilyang dicapai pada Pelita IV antara lain adanya Swasembada Pangan. Pada
tahun 1984Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya
Indonesia berhasilswasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari
FAO (Organisasi Pangandan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan
prestasi besar bagi Indonesia.Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga
dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.Pada Pelita IV, perkembangan
ekonomi masyarakat telah benar-benar berada padatahap pra-lepas landas, dimana
selama tahapan ini, tingkat investasi menjadi lebih tinggi danhal itu memulai
sebuah pembangunan yang dinamis. Perkembangan ekonomi pada Pelita IVini
dipengaruhi oleh adanya revolusi industri. Pada tahap ini, masyarakat berada
pada masatransisi, dimana mereka mulai mempersiapkan dirinya untuk mencapai
pertumbuhan ataskekuatan sendiri (self-sustainable growth).
Pelita V
(1 April 1989-31 Maret 1994)
Pada Pelita V
ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk
memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya
sertamenghasilkan barang ekspor. Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan
jangka panjangtahap pertama.Pada tahap inilah Indonesia benar-benar berada pada
tahap pra-lepas landas, dimana perkembangan ekonominya dititik beratkan pada
produksi pertanian dan industri. Tujuanutama dari Pelita V ini memang untuk
memantapkan dan memaksimalkan apa yang telah berhasil dicapai pada Pelita IV.
Pelita VI
Setelah adanya Pelita
V, lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitudengan mengadakan
Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landasIndonesia
untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri, demi menuju
terwujudnyamasyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.Pelita VI yang
merupakan awal pembangunan jangka panjang kedua ini padaakhirnya membuat
Indonesia menapaki tahap-tahap perkembangan selanjutnya, yakni tahapmenuju
kedewasaan dan tahap era konsumsi tinggi. Tahap menuju kedewasaan ini
ditandaidengan mulai bermunculan industri dengan teknologi baru, misalnya
industri kimia atauindustri listrik. Kedewasaan dimulai ketika perkembangan
industry terjadi tidak saja meliputiteknik-tiknik produksi, tetapi juga dalam
aneka barang yang diproduksi, misalnya saja ekspor dan impor batik di
Indonesia. Sedangkan tahap yang terakhir dari perkembangan ekonomi pada masa
Orde Baru, yakni tahap era konsumsi tinggi, ditandai dengan sebagian besar
masyarakat hidup makmur. Pada tahap ini perhatian masyarakat sudah lebih
menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan
kesejahteraan masyarakat bukanlagi kepada masalah produksi. Contohnya: pengguna
sepeda motor yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan mobil, dimana setiap
kenaikan satu juta kiloliter berarti menambahsubsidi Rp1,9 triliun. Karena itu,
pemerintah akan mengarahkan kebijakan penghematansubsidi BBM bagi pengendara
sepeda motor.
- Factor-faktor
penentu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia
1) Faktor
Sumber Daya Manusia, Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi
juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting
dalam proses pembangunan.
2) Faktor
Sumber Daya Alam, Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya
alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Sumber daya alam yang dimaksud
dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan
dan kekayaan laut.
3) Faktor
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, mesin-mesin
canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian
aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada
percepatan laju pertumbuhan perekonomian.
4) Faktor
Budaya, Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi
yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong
proses pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap
kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya.
5) Sumber
Daya Modal, Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan
meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang
modal sangat penting
bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal
juga dapat meningkatkan produktivitas.
- Perubahan struktur ekonomi
Istilah
Kuznets, perubahan struktur ekonomi disebut transpormasi struktural, artinya
rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam
komposisi AD, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), AS (produksi dan
penggunaan faktor produksi yang diperlukan guna mendukung pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979).
1. Teori
dan Bukti Empiris
Teori perubahan
struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transpormasi ekonomi yang
ditandai oleh LDCs, yang semula lebih bersifat subsistence dan menitikberatkan
pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, yang
didominasi oleh sektor-sektor nonprimer. Ada 2 teori yang umum digunakan dalam
penganalisis perubahan struktur ekonomi.
2. Teori
Migrasi (Arthus Lewis),
Bahwa ekonomi
suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu: Perekonomian Tradisional
dipedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian Perekonomian Modern
diperkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di pedesaan karena
pertumbuhan penduduknay tinttgi, maka terjadi kelebihan L dan tingkat hidup
masyarakat berada pada kondisi subsistence. Kelebihan L ini ditandai dengan
produk marjinalnya yang nilainya nol dan tingkat upah riil (w) yang rendah.
Rumus ini juga berlaku bagi perekonomian Modern.
Rumusnya :
Rumusnya :
LPD = Fd(WP’ YP)
(2,25)
LPS = Fs(wp) (2,26)
LPD = LPD = LP (2,27)
Persamaan (2,25),
permintaan L (LPD) yang merupakan suatu fungsi negatif dari tingkat upah (wp)
(Fd’wp>0) dan positif dari volume produksi pertanian (Yp) (Fd’Yp>0).
Persamaan (2,26) , penawaran L (LPS) yang merupakan suatu fungsi positif dari
tengkat upah (Fw’wp). Sedang persamaan (2,27) mencermintakn keseimbangan di
pasar L, yang menghasilkan tingkat w (W setelah dikoreksi dengan inflasi) dan
jumlah L tertentu.
3. Teori
Transpormasi struktural (Hollis Chenery)
Teori ini mempokuskan
pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di LDCs, yang
mengalami transportasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai
mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Perubahan struktur ekonomi
berbarengan dengan pertumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan NT dari
semua sektor ekonomi dapat dijelaskan dengan industri dan pertanian NTB
masing-masing, yakni NTBi dan NTBp yang membentuk PDB :
PDB = NTBi + NTBp
Berdasarkan model
ini, kenaikan produksi sektor industri manufaktur dinyatakan sama besarnya
dengan jumlah empat faktor berikut :
a. Kenaikan permintaan
domestik, yang memuat permintaan langsung untuk produk industri manufaktur plus
efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik untuk produk
sektor-sektor lainnya terhadap industri manufaktur.
b. Perluasan ekspor atau
efek total dari kanaikan jumlah ekspor terhadap produk idustri manufaktur.
c. Substitusi impor atau
efek total dari kenaikan proporsi permintaan di tiap sektor yang dipenuhi lewat
produksi domestik terhadap output industri manufaktur.
d. Perubahan teknologi,
atau efek total dari perubahan koefisien infut-outfut di dalam perekonomian
akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor industri
manufaktur.
Faktor-faktor
internal yang membedalakan kelompok LDCs yang mengalami transisi ekonomi yang
sangat pesat adalah :
· Kondisi dan struktur
awal ekonomi dalam negeri
· Besarnya pasar dalam
negeri
· Pola distribusi
pendapatan
· Karakteristik dari
industrialisasi
· Keberadaan SDA
· Kebijakan perdagangan
luar negeri
Kalau dilihat dari
Orde Baru hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa proses perubahan struktur
ekonomi Indonesia cukup pesat. Data BPS menunjukan bahwa tahun 1970, NTB dari
sektor pertanian menyumbang sekitar 45% terhadap pembentukan PDB, dan pada
dekade 1990-an hanya tinggal sekitar 16% hingga 20%. Menurutnya pangsa
pertanian dalam permbentukan PDB selama periode tersebut disebabkan oleh laju
pertumbuhan output (rata-rata pertahun) di sektor tersebut relatif lebih rendah
dibandingkan laju pertumbuhan output disektor-sektor lain.
SOAL :
1. Di bawah ini yang termasuk dalam Factor-faktor
penentu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia….
a. Sumber daya modal c. sumber daya alam
b. Sumber daya manusia d. a, b dan c benar*
2. Budaya yang dapat mendorong pembangunan
diantaranya, kecuali ..
a. Kerja keras c.
jujur
b. Malas* d.
ulet
3. Pelita III lebih menekankan kepada …
a. Trilogy pembangunan * c. pembangunan jangka panjang
b. Sector pertanian dan industry d. sistem ekonomi
4. Struktur perekonomian adalah ….
a. Kreativitas dan penerapan teknologi yang
disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya
b. Kebijakan pemerintah yang mendorong
pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan
c. komposisi peranan masing-masing sektor dalam
perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam
sektor primer, sekunder dan tersier.*
d. proses kenaikan output perkapita yang terus
menerus dalam jangka panjang.
5. Yang dimaksud dengan GDP nominal yaitu…
a. mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan
harga yang berlaku di pasar pada tahun tersebut*
b. mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan
menggunakan harga yang tetap.
c. nilai ekspor neto adalah negative
d. Nilai impor lebih besar daripada ekspor
menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit

